DETAIL PROGRAM

Ekonomi Kerakyatan & Desa

Kementerian Koperasi / UMKM

Masalah:

Kesenjangan Pembangunan dan Terbatasnya Skala Usaha Desa Masalah utama yang mendasari perlunya program ini adalah keterbatasan kapasitas ekonomi dan ruang lingkup usaha jika sebuah desa hanya bergerak sendirian. Banyak BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) tingkat desa yang kesulitan berkembang karena terbentur masalah permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni, serta pasar yang sempit. Jika dicermati dari data, beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan memang mendominasi, namun masih banyak sektor potensial lainnya yang belum tergarap maksimal karena desa-desa berjalan secara terpisah dan kekurangan daya saing.

Solusi Presiden:

Kolaborasi Antar Desa Melalui Pendirian BUM Desa Bersama Solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan skala ekonomi desa adalah dengan mendorong pembentukan BUM Desa Bersama. Program ini memfasilitasi dua desa atau lebih untuk menggabungkan modal, sumber daya, dan potensi ekonomi mereka ke dalam satu wadah usaha yang lebih besar dan berbadan hukum. Dengan berkolaborasi, desa-desa dapat melakukan efisiensi biaya, meningkatkan posisi tawar (bargaining power) di pasar, serta mampu mengakses sumber pendanaan eksternal yang lebih masif dari lembaga keuangan maupun pemerintah pusat.

Program Penguatan dan Pemetaan BUM Desa Bersama Berdasarkan Jenis Usaha Program ini merupakan inisiatif strategis untuk memetakan, mendata, dan memperkuat BUM Desa Bersama di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau sektor industrinya. Melalui pendataan yang komprehensif, pemerintah dapat memantau pergerakan ekonomi di tingkat kawasan perdesaan, melihat provinsi mana yang telah berhasil mengembangkan klaster-klaster usaha tertentu (seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki banyak BUM Desa Bersama), serta mengidentifikasi sektor usaha apa yang menjadi kekuatan utama atau justru masih perlu pembinaan.

PRESIDENSOLUSI

© 2026

Data program

4.356 dari 42.134 baris

Total berbadan hukum
42.165
BUM Desa
40.242
BUM Desa Bersama
339
BUM Desa Bersama Transformasi
1.553
Provinsi
38
BUM Desa Bersama
224
BUM Desa berbadan hukum per provinsi
BUM Desa berbadan hukum per desa42.134Data awal31
Reset
NoDesa/KelurahanKECAMATANPROVINSIID-DESID KABID KEC
  • Sebelumnya
  • 1
  • …
  • 87
  • 88
  • Berikutnya
dari 88
🇮🇩 PRESIDEN SOLUSI
BerandaSolusieBookTautan EksternalTentang
ID PROV
KABUPATEN
KATEGORI
NAMA BUMDES
NO
STATUS PENDAFTARAN BUMDES
4351Subulussalam TimurSimpang KiriAceh1175012017117511750111Kota SubulussalamBUM DesaBUM DESA SEJAHTERA SUBULUSSALAM TIMUR4351Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4352Lae SimolapSultan DaulatAceh1175042005117511750411Kota SubulussalamBUM DesaBUM DESA MAJU INDAH BERSAMA LAE SIMOLAP4352Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4353Cipare PareSultan DaulatAceh1175042014117511750411Kota SubulussalamBUM DesaBUM DESA MAJU BERSAMA CIPARE PARE4353Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4354Marjanji AcehAek SongsonganSumatera Utara1209212005120912092112AsahanBUM DesaBUM DESA MARJANJI JAYA MARJANJI ACEH4365Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4355Bakau AcehMandahRiau1404072007140414040714Indragiri HilirBUM DesaBUM DESA BAKAU INDAH BAKAU ACEH7521Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4356Ulak Paceh JayaLawan WetanSumatera Selatan1606132002160616061316Musi BanyuasinBUM DesaBUM DESA TUNAS BARU ULPA JAYA ULAK PACEH JAYA9423Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

Fokus wilayah

Aceh · dari pencarian

BUM Desa berbadan hukum per provinsi
BUM Desa per provinsi
  1. Jawa Timur6.686
  2. Jawa Tengah6.213
  3. Aceh4.353
  4. Jawa Barat4.175
  5. Sumatera Utara2.323
  6. Lampung2.082
  7. Sulawesi Selatan1.635
  8. Kalimantan Selatan1.122
  9. Sumatera Selatan1.071
  10. Kalimantan Barat1.066
BUM Desa Bersama per provinsi
  1. Jawa Timur32
  2. Jawa Tengah20
  3. Jawa Barat16
  4. Aceh15
  5. Kalimantan Barat13
  6. Sumatera Utara12
  7. Kalimantan Selatan12
  8. Sumatera Barat11
Sektor usaha terbanyak
  1. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI99
  2. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor26
  3. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor23
  4. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun21
  5. Industri Makanan12
  6. Perikanan8
  7. Telekomunikasi4
  8. Pertambangan dan Penggalian Lainnya3