Hubungan Antar Bangsa#8
SMK Go Global
Lulusan SMK Kerja GlobalProgram SMK Go Global menargetkan 500 ribu lulusan bekerja ke luar negeri per tahun. Jepang pertama kali membuka izin sopir bus WNI.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Ratusan ribu lowongan kerja berkualitas di luar negeri tidak terisi oleh BMI karena kurangnya beasiswa dan fasilitas persiapan kerja ke luar negeri. Dimulainya program SMK Go Global dengan target 500.000 lulusan setiap tahunnya bisa bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia dan Persatuan Emirat Arab sebagai caregiver, welder, hospitality worker, nurse dan driver. Di April 2026, untuk pertama kalinya Jepang mengizinkan bus driver non-WN Jepang. adalah 3 orang bus driver WNI.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#9
Haji 2026 Terbaik
Haji Nyaman Pelayanan PrimaPetugas haji dilarang berhaji dan kepala daerah dilarang merangkap petugas. TNI-Polri mengisi kuota petugas hingga musim haji 2026 terbaik.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Seringkali pelayanan jamaah haji kurang optimal karena kuota “petugas haji” digunakan untuk berhaji, dan petugas yang berangkat kurang memiliki kekuatan fisik untuk melayani jamaah. Mulai musim haji 2026, Presiden melarang petugas haji ikut beribadah haji, melarang kepala daerah merangkap petugas haji, dan memberi kuota petugas haji untuk petugas dari TNI/POLRI. Hasilnya, pelaksanaan musim haji 2026 disebut sebagai pelaksanaan terbaik sepanjang sejarah pengaturan haji oleh Pemerintah.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#10
Kementerian Haji Baru
Urus Haji Satu KementerianKementerian Haji dan Umrah dibentuk 8 September 2025. Koordinasi dengan Kementerian Haji Saudi menjadi setara.
Solusi: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 8 September 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#11
Kampung Haji Indonesia
Haji Dekat Masjidil HaramDanantara diarahkan membeli tanah dan hotel dekat Masjidil Haram. Jamaah tak lagi berjalan 12 km ke masjid.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Jamaah Indonesia seringkali harus berjalan 12 km dari hotel ke Masjidil Haram saat haji karena kehabisan hotel yang lebih dekat. Melobi Pemerintah Saudi Arabia untuk mengubah UU Kepemilikan Aset-nya, dan mengarahkan Danantara untuk membeli tanah serta hotel di dekat Masjidil Haram di akhir 2025 untuk dijadikan “Kampung Haji Indonesia”.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#12
Visa Schengen Multiple
Visa Eropa Sekali UrusLobi kemudahan visa membuahkan multiple-entry Schengen otomatis. WNI yang pernah ke Schengen mendapat kemudahan pada aplikasi kedua.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Pemegang paspor Indonesia sulit mendapatkan visa multiple entry ke kawasan Schengen Uni Eropa. Melobi kemudahan visa Schengen untuk WNI sehingga pada Juli 2025 diumumkan oleh otoritas Uni Eropa bahwa WNI yang sudah pernah bepergian ke kawasan Schengen akan otomatis mendapatkan multiple entry Schengen visa untuk aplikasi visa keduanya.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#13
WNI Kamboja Dipulangkan
Korban TPPO DipulangkanOperasi khusus Kemlu memulangkan ratusan korban perdagangan manusia dari Kamboja. Dua gelombang pemulangan digelar Maret dan Oktober 2025.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa 600 lebih warga Indonesia jadi korban perdagangan manusia di Kamboja dan alami kerja paksa. Kementerian Luar Negeri melancarkan operasi khusus pembebasan dan pengembalian WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja pada Maret 2025 (544 orang) dan Oktober 2025 (110 orang).
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#14
Migas Natuna Bersama
Natuna Dikelola BersamaEksplorasi migas Natuna Utara disepakati joint 50-50 dengan Tiongkok. Separuh dari seratus lebih baik dari seratus persen dari nol.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Eksplorasi migas di laut Natuna Utara sering beririsan aktivitas Coast Guard Tiongkok. Menyepakati perjanjian eksplorasi dan eksploitasi bersama (joint exploration & exploitation) 50-50 bersama Tiongkok, karena 50% dari 100 lebih baik dari 100% dari 0.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#15
Dagang AS Pro-Nasional
Dagang Adil Kepentingan NasionalPenandatanganan ART dengan AS dimundurkan ke Februari 2026. Frasa pengaman kepentingan nasional disisipkan di pasal sensitif.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Pasal-pasal draft perjanjian dagang ART dengan Amerika yang ditawarkan untuk ditandatangani saat ASEAN Summit bulan November 2025 berpotensi mendikte politik luar negeri Indonesia. Meminta waktu tambahan untuk tanda tangan perjanjian dagang ART ke Februari 2026 untuk menyertakan kata-kata pengaman “sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia” di pasal-pasal yang berpotensi mendikte posisi politik luar negeri Indonesia.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#16
Dagang EU-CEPA Tuntas
Sawit Lolos Eropa SetujuSetelah 9 tahun buntu, perjanjian dagang EU-CEPA ditandatangani September 2025. Strategi alokasi sawit ke B50 melunakkan posisi Eropa.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Setelah 9 tahun dibahas, negosiasi perjanjian dagang EU CEPA buntu: Eropa ancam tidak mau terima kelapa sawit Indonesia. Presiden Prabowo memutuskan seluruh sawit yang tidak terjual ke Eropa akan digunakan untuk program B50 - posisi Uni Eropa melunak dan perjanjian dagang EU CEPA berhasil ditandatangani pada September 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#17
Airdrop Bantuan Gaza
Bantuan Tiba Langit GazaSebanyak 1.200 payung udara dikirim dengan Hercules C-130 untuk airdrop Gaza. Misi gabungan dengan AU Yordania menembus jammer GPS.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Warga di Gaza membutuhkan penerjunan (airdrop) bantuan sedangkan stok parasut di kawasan terbatas. Mengirimkan 1.200 payung udara dengan pesawat angkut TNI AU Hercules C-130 untuk melakukan penerjunan bantuan (airdrop) dengan navigasi visual bersama AU Yordania karena GPS jammer yang dikerahkan Israel.
Baca penjelasan lengkap↗Hubungan Antar Bangsa#18
Pasukan Damai Gaza
Indonesia Kawal Damai GazaSebanyak 20 ribu pasukan perdamaian ditawarkan untuk Gaza. Indonesia berperan sebagai wakil komandan pasukan.
Solusi: Hubungan Antar Bangsa Perdamaian di Gaza, serta pembangunan kembali di Gaza tidak akan tercapai tanpa pasukan perdamaian yang cukup. Menawarkan 20.000 pasukan perdamaian Indonesia untuk mengawal perdamaian dan rekonstruksi Gaza saat Sidang Umum PPB ke 80, 23 September 2025, dan menandatangani kesepakatan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di bawah koordinasi Board of Peace, dimana Indonesia akan berperan sebagai Deputy Force Commander.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#23
Satgas Keluhan Investor
Investor Dilayani CepatSatgas P3-MPPE menyelesaikan puluhan keluhan investor secara terbuka. Investasi 25 hingga 30 miliar dolar AS diamankan.
Solusi: Hingga awal Mei 2025, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 keluhan, sidangkan 83 keluhan dan selesaikan 45 keluhan, mengamankan nilai investasi sekitar US$ 25 hingga US$ 30 miliar.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#24
Bursa Tetap Emerging
Bursa Transparan Tetap DipercayaPresiden mengawal reformasi keterbukaan pemilik manfaat di bursa. MSCI mempertahankan rating emerging market Indonesia.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara MSCI mengancam downgrade rating saham Indonesia karena minimnya transparansi UBO (ultimate beneficial owner) di bursa saham. Presiden turun tangan mengawal reformasi keterbukaan bursa saham berjalan dengan baik, sehingga di April 2026 MSCI menegaskan bahwa rating bursa saham Indonesia tetap emerging market walau dalam status pengawasan atas implementasi reformasi keterbukaan.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#25
Disiplin Fiskal Terjaga
Defisit Aman Utang TerkendaliPresiden menegaskan defisit APBN di bawah 3 persen dan utang di bawah 60 persen PDB. Persepsi ugal-ugalan pengelolaan keuangan ditepis.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Ada persepsi terutama di lembaga pemeringkat dan sejumlah pengamat bahwa pengelolaan keuangan negara ugal-ugalan. Penegasan langsung oleh Presiden, dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 dan berbagai kesempatan lain, bahwa defisit APBN akan terus dijaga kurang dari 3% kecuali dalam kondisi krisis dan rasio utang terhadap PDB dijaga kurang dari 60%.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#26
Bakom RI Satu Narasi
Narasi Pemerintah Satu SuaraBadan Komunikasi Pemerintah dibentuk Oktober 2025. Komunikasi kebijakan strategis disinkronkan dari pusat hingga daerah.
Solusi: Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Oktober 2025 untuk mengelola, menyinkronkan, dan menyampaikan komunikasi kebijakan strategis serta program prioritas pemerintah - dari seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#27
Bappisus Awasi Program
Program Diawasi KhususBadan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dibentuk Oktober 2024. Pelaksanaan program pemerintah dipantau sesuai penugasan presiden.
Solusi: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) di Oktober 2024 untuk melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#28
Berantas Misinvoicing Ekspor
Ekspor Tercatat PenuhPenyelundupan dan manipulasi nilai ekspor diberantas lewat pertukaran data antarnegara. Ekspor SDA dikelola satu pintu.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun setiap tahun hilang dari pencatatan ekspor Indonesia karena “export misinvoicing”, sehingga nilai impor dari Indonesia yang dicatat negara-negara tujuan ekspor lebih tinggi dari nilai ekspor yang Indonesia catatkan. Pemberantasan penyelundupan, dan penguatan tata kelola ekspor termasuk dengan pertukaran data dengan negara-negara tujuan ekspor, serta ekspor SDA satu pintu.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#29
Pajak Digital Adil
Pajak Tercatat DigitalPelaporan pajak berbasis data pemerintah menggantikan sekadar kejujuran wajib pajak. Pelaku under-invoicing ekspor dan penyelundupan dikejar.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Rasio penerimaan negara kita (~15%) dibanding besaran ekonomi terendah bahkan separuh rata-rata negara-negara G20. Perbaikan digitalisasi perpajakan sehingga pelaporan pajak berdasarkan catatan yang dimiliki Pemerintah, bukan sekedar kejujuran wajib pajak, serta pengejaran pelaku under invoicing ekspor dan penyelundupan.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#30
Efisiensi Belanja Negara
Belanja Negara Hemat TriliunanInpres 1 tahun 2025 memangkas perjalanan dinas dan seremonial kementerian. Efisiensi Rp306 triliun menjadi baseline APBN 2026.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun APBN dihamburkan untuk perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial, seperti HUT Kementerian dan Lembaga. Diterbitkan Instruksi Presiden 1/2025 untuk mengurangi secara signifikan perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial dari seluruh Kementerian dan Lembaga, menghasilkan efisiensi belanja negara Rp. 306,17 triliun. Efisiensi ini menjadi new baseline untuk APBN 2026. Sumber data: Kementerian Keuangan
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#31
Talenta Global BUMN
BUMN Dipimpin Talenta GlobalRevisi UU BUMN membolehkan perekrutan WNA sebagai direksi. Garuda merekrut eks manajemen Singapore Airlines dan kembali untung.
Solusi: Dengan pasal ini, Garuda dapat merekrut Bagalopal eks manajemen Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan, dan Neil eks Scandinavian Airlines jadi Direktur Transformasi. Dalam waktu kurang dari setahun, 27 pesawat grounded sekarang sudah kembali terbang, Garuda jadi maskapai dengan ketepatan waktu terbaik sedunia, dan operasional Garuda kembali menguntungkan.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#32
Pangkas Komisaris Bank
Bank BUMN Ramping LincahKursi komisaris bank BUMN dipangkas dari rata-rata 11 menjadi 6. Beban gaji turun dan keputusan lebih cepat.
Solusi: Pemangkasan kursi komisaris dari rata-rata 11 ke 6 kursi untuk semua bank BUMN mulai RUPST 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#33
Hapus Tantiem Komisaris
Komisaris Tanpa BonusTantiem seluruh komisaris BUMN dihapus mulai tahun anggaran 2024. Komisaris tak lagi menyetujui laporan palsu demi bonus.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Seringkali komisaris BUMN menyetujui laporan keuangan palsu yang diajukan oleh direksi karena ingin terima tantiem (bonus). Penghapusan tantiem (bonus) untuk seluruh komisaris mulai capaian tahun anggaran 2024 yang diumumkan Presiden pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 di Gedung MPR.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#34
Dividen Langsung Investasi
Dividen Langsung Jadi InvestasiDanantara menghimpun dividen BUMN dan langsung menginvestasikannya tanpa proses APBN. Alokasi modal negara menjadi jauh lebih efisien.
Solusi: Pembentukan Danantara sebagai efficient capital reallocator: Danantara ditugaskan mengumpulkan dividen dari BUMN dan dapat langsung melakukan investasi menggunakan dividen yang terkumpul tanpa harus melewati proses APBN.
Baca penjelasan lengkap↗Keuangan Negara & BUMN#35
BUMN Ramping Profesional
BUMN Ramping Untung BesarDanantara merampingkan seribu BUMN menjadi sekitar 300 perusahaan. Manajemen terbaik direkrut untuk menggenjot laba aset.
Solusi: Pembentukan Danantara dengan manajemen profesional untuk melakukan streamlining ~1.000 BUMN jadi ~300 BUMN, optimalisasi pengelolaan perusahaan serta perekrutan manajemen terbaik WNI ataupun bukan WNI untuk pimpin BUMN.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#36
CPNS Siap Ditempatkan
ASN Siap Tugas NasionalKontrak CPNS mulai 2025 memuat klausul bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Penempatan ASN lintas daerah dipermudah.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara ASN sulit ditempatkan di luar daerah asalnya. Penambahan klausa “bersedia dan dapat di tempatkan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia” dalam kontrak CPNS mulai 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#37
Izin Otomatis OSS
Izin Cepat Pasti TerbitPP 28 tahun 2025 menetapkan SLA dan mekanisme fiktif positif perizinan. Izin usaha risiko rendah otomatis terbit bila SLA terlewati.
Solusi: Dengan ini, untuk sewa usaha dengan resiko rendah, perizinan akan otomatis terbit melalui OSS jika lewat waktu SLA yang ditetapkan.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#38
Retret Kepala Daerah
Daerah Pusat Satu ArahGubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya mengikuti retret di Magelang. Ketua DPRD menyusul pada April 2026.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala daerah belum pernah alignment visi dengan Pemerintah Pusat secara komprehensif. Retret seluruh Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya pada Februari 2025 di AKMIL Magelang, dilanjutkan retret seluruh Ketua DPRD pada April 2026.
Baca penjelasan lengkap↗Tata Kelola Pemerintahan#39
Retret Kabinet Berkala
Kabinet Solid Satu VisiSeluruh menteri dan wamen mengikuti retret di Magelang dan Hambalang. Pembekalan komprehensif digelar berkala oleh presiden.
Solusi: Pengelolaan Kekayaan Negara Belum pernah ada pembekalan komprehensif anggota Kabinet. Retret seluruh anggota kabinet di AKMIL Magelang pada 24-27 Oktober 2024, dilanjutkan dengan retret serupa di Hambalang pada 6 Januari 2026 - untuk dilakukan secara berkala oleh Presiden dengan seluruh anggota Kabinet (Menteri dan Wakil Menteri).
Baca penjelasan lengkap↗Keadilan Hukum#40
Gaji Hakim Naik
Hakim Sejahtera Mengadili AdilGaji hakim dinaikkan signifikan hingga 280 persen untuk tingkat terendah. Ribuan rumah dinas disiapkan bagi hakim daerah.
Solusi: Untuk tingkat yang terendah naik 280%. Presiden juga menyiapkan pembangunan sekitar 8.900 rumah dinas untuk hakim yang bertugas di daerah.
Baca penjelasan lengkap↗Keadilan Hukum#41
Amnesti Guru Masamba
Guru Pejuang DibebaskanRehabilitasi dan amnesti diberikan kepada dua guru SMAN 1 Masamba. Keduanya sempat dipenjara karena menggalang iuran gaji honorer.
Solusi: Dua guru dipenjara karena inisiatif mengumpulkan iuran untuk bayar guru honorer yang 10 bulan belum digaji. Pemberian rehabilitasi dan amnesti oleh presiden kepada dua guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muis, pada 13 November 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Keadilan Hukum#42
Abolisi Tom Lembong
Proses Hukum Dihentikan AdilPresiden memberi abolisi kepada eks Mendag Tom Lembong pada Juli 2025. Tuntutan kerugian negara atas kebijakan gula dinilai tidak tepat.
Solusi: Tuntutan kerugian negara untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong atas kebijakan impor gula tidak tepat. Pemberian abolisi (penghentian proses hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan) oleh Presiden kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Keadilan Hukum#43
Rehabilitasi Direksi ASDP
Keadilan Direksi ASDP PulihPresiden merehabilitasi eks Dirut ASDP Ira Puspadewi beserta dua direksi. Vonis akibat hitungan kerugian negara yang keliru dikoreksi.
Solusi: Hitungan kerugian negara yang tidak tepat di kasus korupsi pengadaan kapal PT ASDP akibatkan eks Dirut PT ASDP yang tidak bersalah, divonis masuk penjara. Pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan jajaran direksi lainnya pada November 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Kejahatan Ekonomi#44
Berantas Rokok Ilegal
Rokok Ilegal Disikat HabisReformasi bea cukai menindak 1,4 miliar batang rokok ilegal pada 2025. Kerugian negara Rp40 triliun per tahun diberantas.
Solusi: Negara dirugikan Rp. 40 triliun setiap tahun dari peredaran rokok ilegal. Reformasi Bea Cukai dan peningkatan upaya penegak hukum menindak rokok ilegal Tahun 2025, 1,4 milyar batang rokok ilegal berhasil ditindak dan diamankan oleh Bea Cukai.
Baca penjelasan lengkap↗Kejahatan Ekonomi#45
Operasi Halilintar Timah
Tambang Ilegal DitertibkanOperasi gabungan TNI tiga matra mengamankan seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ratusan tambang darat dan laut ditindak November 2025.
Solusi: Ada sekitar 1.000 tambang timah ilegal di darat dan perairan sekitar Bangka Belitung. Memberikan perintah kepada Satgas PKH untuk melancarkan operasi Halilintar, yaitu operasi gabungan TNI AD, AL dan AU untuk mengamankan 200 tambang ilegal di darat, dan 800 tambang ilegal di laut Bangka Belitung pada November 2025.
Baca penjelasan lengkap↗Kejahatan Ekonomi#46
Sita Sawit Ilegal
Hutan Kembali Negara KuasaiSatgas PKH menyita 6 juta hektare kebun sawit ilegal hingga April 2026. Setara 12 kali luas Pulau Bali dikuasai kembali.
Solusi: Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terdiri dari Kejaksaan, TNI dan POLRI di Februari 2025. Per April 2026, sudah 6 juta hektare (setara 12x luas pulau Bali) kebun kelapa sawit ilegal yang disita dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH.
Baca penjelasan lengkap↗Keadilan Hukum#47
Denda Kembalikan Kerugian
Kerugian Negara KembaliKUHP baru menekankan restorative justice dan denda pelanggaran ekonomi. Kejagung mengumpulkan Rp28 triliun denda kawasan hutan.
Solusi: Seringkali hukum ditegakkan, tapi Rp. ratusan triliun kerugian negara tidak kembali. Mendorong implementasi KUHP baru dengan penekanan restorative justice, dan penegakan denda atas pelanggaran aturan ekonomi. Sebagai contoh, sampai Mei 2026, Kejaksaan Agung telah kumpulkan lebih dari Rp. 28 triliun uang tunai denda atas pelanggaran kawasan hutan.
Baca penjelasan lengkap↗Kejahatan Ekonomi#48
Hukum Tanpa Pandang Bulu
Hukum Berlaku Semua PihakPresiden memerintahkan penegakan hukum tanpa pandang bulu termasuk keluarga presiden. Tidak ada pihak yang kebal hukum.
Solusi: Diduga ada keluarga Presiden terlibat kejahatan ekonomi pengoplosan penjualan BBM Pertamax. Memberi perintah yang jelas kepada Jaksa Agung dan penegak hukum lainnya bahwa tidak ada orang yang untouchable di Indonesia, termasuk keluarga dekat dan jauh dari Presiden Republik Indonesia.
Baca penjelasan lengkap↗Kejahatan Ekonomi#49
Aparat Lintas Provinsi
Penertiban Bebas KongkalikongPolisi dan tentara dari provinsi berbeda ditugaskan menertibkan kejahatan ekonomi. Praktik kongkalikong aparat daerah diputus.
Solusi: Penugasan polisi dan tentara dari provinsi berbeda oleh Presiden untuk melakukan tindakan penertiban penyalahgunaan kawasan hutan, pertambangan ilegal dan penertiban kejahatan ekonomi lainnya.
Baca penjelasan lengkap↗Pertahanan#50
Kapal Patroli TNI AL
Laut Terjaga Kapal PatroliKapal patroli dari galangan dalam dan luar negeri dibeli masif untuk TNI AL. Termasuk KRI Brawijaya eks AL Italia.
Solusi: Kita kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Pembelian kapal patroli TNI AL dari galangan dalam dan luar negeri terbaik, serta kapal eks AL asing yang masih bagus secara masif, seperti KRI Brawijaya (320) eks AL Italia.
Baca penjelasan lengkap↗Pertahanan#51
Kodam Tiap Provinsi
Kodam Hadir Tiap ProvinsiSebanyak 17 Kodam baru dibangun bertahap hingga 2029. Perekrutan prajurit baru mengiringi penambahan satuan.
Solusi: Pembangunan 17 Kodam dan perekrutan anggota TNI baru secara bertahap sampai dengan 2029.
Baca penjelasan lengkap↗Pertahanan#52
Alutsista TNI AU
Langit Terjaga Pesawat CanggihPesawat angkut A400 dan tempur Rafale dibeli untuk TNI AU. Kelengkapan udara dikejar setara negara tetangga.
Solusi: Kelengkapan TNI AU tertinggal negara tetangga kita. Pembelian pesawat angkut, pesawat tempur dan peralatan pendukung terbaik secara masif untuk TNI AU, seperti pesawat angkut A400 dari Airbus dan pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation.
Baca penjelasan lengkap↗